Cara Tingkatkan Kualitas Audio Bluetooh di Smartphone Android

Tidak bisa dielakkan, kualitas audio earphone konvensional dan nirkabel berbeda meski dengan harga yang sama.

Sebagaimana dilansir laman Gadgets Now, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kualitas audio pada earphone Bluetooth melalui smartphone Android.

Caranya pun cukup mudah, yakni dengan mengubah codec Bluetooth dan membantu earphone men-decode audio ke potensi maksimal.

Sebelum melakukan langkah-langkahnya, pengguna perlu memahami codec dan cara kerjanya. Ada beberapa jenis codec Bluetooth yang digunakan earphone nirkabel.

Paling umum adalah SBC (Sub Band Codec) yang merupakan universal codec dan hampir semua perangkat audio Bluetooth menggunakan codec tersebut.

Tak hanya itu, ada beberapa codec lainnya yang lebih canggih. Seperti aptX milik Qualcomm dan umumnya ditemukan di smartphone yang menjalankan prosesor Qualcomm Snapdragon. Sony juga memiliki codecnya sendiri yang disebut LDAC.

Codec sendiri adalah program yang memampatkan audio analog dan mengirimkannya ke earphone melalui Bluetooth. Earphone kemudian mengdekompresnya kembali ke sinyal audio.

Kode lanjutan seperti aptX, AAC, dan LDAC mampu mentransmisikan file yang lebih besar sekaligus dan dapat menghasilkan kualitas audio yang lebih baik.

Dukungan codec juga tergantung pada perangkat. Pengguna harus memeriksa halaman dukungan earphone untuk mengetahui codec apa yang didukung.

Sebagian besar earphone Bluetooth dengan harga terjangkau umumnya mendukung SBC dan AAC dan earphone nirkabel yang lebih mahal mendukung LDAC dan aptX.

Berikut cara untuk meningkatkan kualitas audio di smartphone Android:

Buka Settings > pilih About > cari Build number dan ketuk sebanyak 7 kali hingga pengguna melihat pemberitahuan yang mengatakan 'You are a developer’.

Setelah selesai, kembali ke halaman Settings > hubungkan earphone lalu buka Developer options. Gulir ke bawah dan temukan Bluetooth audio codec > pilih codec yang didukung oleh earphone. 
Setelah selesai, hidupkan ulang smartphone dan pengguna dapat menikmati kualitas audio yang telah ditingkatkan.

INTISARI EKONOMI INDONESIA

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Sebelumnya, Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya - yang tergabung dalam akronim CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) - juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011 kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi.

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 2008-2009 (namun derasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014 waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 dan 2015).

Meski pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur (misalnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), itu adalah jalan yang sulit terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Tetapi transformasi ini penting karena penurunan harga komoditas setelah tahun 2011 (yang sebagian besar disebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi Cina) telah berdampak drastis pada Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia melemah signifikan, menyiratkan penerimaan devisa yang lebih sedikit dan daya beli masyarakat jadi berkurang, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo (yang dilantik sebagai presiden Indonesia yang ketujuh pada bulan Oktober 2014) telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetapi menyebabkan rasa sakit jangka pendek. Misalnya, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil diberhentikan, prestasi yang luar biasa (karena sebelumnya pemotongan subsidi BBM itu selalu menyebabkan kemarahan besar dalam masyarakat) dibantu oleh harga minyak mentah rendah dunia. Selain itu, pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur (dibuktikan dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang meningkat tajam) dan investasi (dibuktikan dengan program-program deregulasi yang dirilis dan insentif fiskal yang ditawarkan kepada para investor).

Kembali ke dasar-dasarnya: apa yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang kuat?

• Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah
• Populasi generasi muda, berjumlah banyak dan sedang berkembang
• Stabilitas politik (yang relatif)
• Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an
• Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India
• Upah tenaga kerja yang rendah
• Indonesia adalah pasar berkembang, berarti ada banyak yang perlu dibangun/dikembangkan

Indonesia adalah ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta besar (konglomerat) memainkan peran penting. Ada ratusan kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia (namun mereka merupakan sebagian kecil dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia). Bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat (dan biasanya ada kaitan erat antara elit korporat dan elite politik di negara ini).

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia, tidak kalah pentingnya. Mereka menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mempercepat lagi setelah perlambatan ekonomi di tahun 2011-2015. Dengan demikian kita mungkin berada pada awal sebuah masa yang dicirikhaskan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, juga harus digarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi. Lagipula, dinamika dan konteks negara ini ikut membawa risiko. Untuk menyadari risiko yang terlibat kami menyarankan Anda untuk membaca bagian Risiko Investasi di Indonesia dan melacak perkembangan ekonomi, politik dan sosial terbaru di Indonesia melalui bagian Berita, bagian Bisnis dan bagian Keuangan.

8 JUTAAN PEKERJAAN DI INDONESIA BEORIENTASI ONLINE

Praktisi yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani menyatakan bahwa sekitar delapan juta pekerjaan yang ada di Indonesia dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring).

"Saat ini, di Indonesia, secara kasar diperkirakan terdapat sekitar delapan juta pekerjaan yang dilakukan secara online," jelas Devi Ariyani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurut Devi, pekerjaan tersebut pada dasarnya terbagi atas tiga tipe yaitu pengemudi online, freelancer online, dan agen financial technology (fintech).

Ia juga mengemukakan perubahan besar dalam pola hubungan kerja itu sayangnya belum diimbangi dengan berbagai regulasi yang ada.

Devi menjelaskan ada dua hal yang masih berpotensi menghambat, yaitu pertama regulasi ketenagakerjaan yang masih terlalu kaku untuk mengakomodasi hubungan tenaga kerja yang baru muncul akibat adanya kemajuan teknologi digital.

"Kedua, masih ada kekosongan aturan di Indonesia, sehingga para pekerja online ini belum dilindungi oleh aturan yang ada," katanya dan menambahkan perlu diperjelas skema pekerjaan daring tersebut.

Devi memaparkan hal yang perlu diperjelas antara lain apakah skema pekerjaan daring itu dikategorikan sebagai pekerja lepas harian atau kategori lainnya. Serta perlu pula diatur rinci mengenai proses hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja.

Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan ekspor yang dilakukan melalui platform daring akan dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.

"Satu hal yang pasti, kita akan bisa bertahan dengan apa yang tampaknya kecil tapi kalau dilakukan bersama-sama, yaitu penjualan (ekspor) melalui online, ini benar-benar membantu," katanya di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurut Enggar, saat ini Indonesia bersaing dengan seluruh dunia untuk merebut pasar yang ada. Namun, cara tradisional kini tidak lagi relevan digunakan karena memerlukan waktu lama.

Sedangkan hasil riset yang dilakukan oleh perusahaan logistik Paxel bekerja sama dengan lembaga riset Provetics, menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) lebih suka berjualan melalui media sosial dibandingkan menggunakan sarana konvensional lainnya.

"UKM di Indonesia terus berubah, dan sekarang kita harus lebih mengerti mereka ketimbang sepuluh tahun lalu," kata COO Paxel Zaldy Ilham Masita.

Survei ini melibatkan 535 UKM penjual online di Indonesia, pada rentang waktu 29 Juli sampai 4 Agustus 2019. Hasil survei menunjukkan bahwa Whatsapp dan Instagram jadi pilihan utama para penjual online dan 87 persen dari mereka menggunakan lebih dari satu platform untuk memasarkan barang dagangannya.

Tionghoa dan difabel Surya Tjandra menjadi wamen ATR/BPN

Presiden Jokowi mencatat sejarah baru dengan memilih
Kelompok minoritas : Tionghoa dan difabel Surya Tjandra menjadi wamen ATR/BPN.

Ini adalah langkah maju Presiden menghargai kelompok ini semoga bisa bekerja dengan baik dan tidak ada batasan lagi untuk memberi kontribusi membangun NKRI.

Pagi itu dia datang tergopoh-gopoh tanpa ada yang mendampingi, ketika memasuki gerbang istana, protokol sudah mengenali beliau dan mempersilahkan masuk.

Surya Tjandra dibesarkan di keluarga tak mampu. Orangtuanya pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta.

Kala itu, Surya dan orangtuanya tinggal di rumah kontrakan dan kerap berpindah-pindah, namun tidak pernah terlalu jauh dari pasar Jatinegara.

Dalam mendidik anak-anaknya, orangtua Surya selalu mendorong untuk tekun dalam mengapai cita-cita tapi juga memberikan kebebasan yang cukup untuk memilih sendiri apa yang ingin dicapainya.

Surya kemudian diterima di SMA Negeri 68, Jakarta Pusat, dan selanjutnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

Seandainya Surya tidak diterima di UI, mungkin Surya tidak akan kuliah karena tidak ada biaya. Diterima di FHUI menjadi kebanggan buat Surya karena hanya dirinya yang menjadi sarjana pertama di keluarganya.

Lebih jauh dari itu, Surya mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (di Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (di Universitas Leiden, Belanda).

Kembali ke Indonesia diterima sebagai Dosen dibeberapa Universitas dan bergabung di PSI.

Kepedulian Surya pada isu perburuhan terlihat jelas ketika ia terlibat di dalam Komite Aksi Jaminan Sosial, aliansi besar gerakan sosial yang terdiri dari serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM, dan lain-lain.

Kemenag Akan Kerahkan 45 Ribu Penyuluh Cegah Penyebaran Paham Radikal

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasi Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi untuk menangkal radikalisme. Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, pencegahan berkembangnya paham radikal bisa dilakukan dari hulu, yakni dari kurikulum hingga pengajar.

"Nah orang belajar kan ada kurikulumnya, apalagi di sekolah formal ya. Nah kurikulumnya yang harus dilihat. Kemudian pengajarnya, kurikulumnya bagus tapi pengajarnya terpapar radikal ya dia pasti mengarahkannya anak didik ke paham radikal," ujar Zainut di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Zainut mengatakan kementerian Agama punya ribuan penyuluh. Para penyuluh itu ditugasi untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kasih dan cinta sehingga radikalisme tidak berkembang.

"Kementerian Agama ini punya perangkat yang besar sekali, kita punya penyuluh (berjumlah) 45 ribu, ini kan juga merupakan modal yang saya kira nanti bisa kita arahkan untuk menjadi penyebar nilai-nilai dakwah yang rahman, penuh cinta dan kasih yang toleran gitu. Setiap penyuluh dia punya binaan-binaan di majelis-majelis taklim, saya kira itu jadi upaya kami bagaimana tadi, penanganan masalah paham radikal," ujar Zainut.

Zainut menyebut paham radikal dapat menyebar karena dua aspek, yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Jika terkait aspek keagamaan, maka terkait transfer ilmu yang diterima siswa di sekolah.

"Kalau dari sumber ekonomi, juga harus di, bagaimana orang-orang itu dapat pekerjaan yang baik, tidak frustasi karena dia banyak, dia pekerjaannya serampangan, banyak beban, kondisi sosialnya, saya kira ini harus dilihat secara utuh," lanjutnya.

Saat ini, Zainut mengatakan stigma masyarakat mengarahkan radikalisme pada satu agama tertentu. Padahal, menurut Zainut, radikalisme dapat melekat ke semua agama.

"Ada stigmatisasi, kesan yang radikal itu hanya dari kelompok A gitu, atau hanya dialamatkan kepada Islam gitu. Jadi tidak benar bahwa, radikalisme itu karena sumbernya semata-mata masalah agama, dan paham radikal itu bisa melekat ke semua agama. Jadi harus hati-hati di dalam mengurai persoalan ini," ujar Zainut.

Menurut Zainut, radikalisme tergolong menjadi dua konteks, yakni keagamaan dan kebangsaan. Ia mencontohkan, paham yang tidak menerima dan menggolongkan 'kafir' kepada kelompok lain yang ajarannya berbeda maka hal itu termasuk radikalisme dari aspek keagamaan.

"Kemudian, dari aspek kebangsaan misalkan ketika paham itu menolak nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai kesepakatan nasional kita misalnya. Ya, apakah misalkan tentang dasar negara Pancasila, menolak UUD 45, menolak NKRI misalnya. Menurut saya paham yang seperti ini masuk dalam kategori radikal dalam konteks paham kebangsaan," ujarnya.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Ungkap Arahan Jokowi: Fokus dan Capai Sasaran

Kedua aspek radikalisme ini dinilai dapat mempengaruhi harmoni kehidupan antarumat beragama dan memecah belah bangsa.

"Muaranya tadi mengganggu harmoni kehidupan umat beragama, kedua, mengancam eksistensi negara kita. Karena mereka tujuannya ingin mengganti pancasila," ujar Zainut.

MENDIKBUD BARU: ANTARA MATERIAL, MEDIA, DAN SITEM

Negara hebat diukur oleh seberapa luas dan banyak daerah jajahan. Inggris, Portugis, Perancis, Belanda, dan yang lainnya,Dunia diukur oleh jumlah materi yang diperoleh dari kuasa-menguasai.

Kemudian era tersebut, tergilas oleh gelombang media, yakni teknologi.

Orang kaya karena luas tanah dikalahkan oleh orang yang punya teknologi. Ia hanya punya traktor tetapi kekayaannya mengalahkan orang yang punya tanah luas. Berbondong-bondonglah orang melirik kehebatan teknologi. Pabrik diperbesar. Temuan baru diperkuat dengan sentuhan teknologi

Orang kaya berkat teknologi disalip oleh orang yang punya sistem. Seseorang tidak punya gedung, tidak punya mobil tapi bisa kaya karena sistem. Dialah penemu sistem digital, gojek, alibaba, dan seterusnya. Tanpa kantor, akibat punya sistem, seseorang dapat penghasilan besar.

Jadi, benarlah jika Presiden Jokowi mengangkat sosok ahli sistem sebagai punggawa yang menangani pendidikan. Pendidikan adalah sebuah sistem yang dapat dimajukan dengan sistem berbasis digital. Bukan isi pendidikan saja yang perlu disistemasi tetapi manajemennya perlu sistem terbarui.

Negara hebat tentu memerlukan sistem terbarui yang berkoneksasi dengan era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Apalagi negara Indonesia memunyai banyak sekolah yang tersebar lintas pulau, lintas bukit, lintas daratan, lintas suku, dan sebagainya.

Pendekatan manajemen pendidikan tidak akan mampu hanya menggunakan pola konvensional dan struktural. Pola tersebut akan memerlukan dana tinggi, waktu lama, dan para pihak yang banyak. Keruwetan dan kelelahan akan terjadi. Tujuan akan terkikis oleh keruwetan dan kelelahan tersebut.

Tentu, era sistem dapat mengurai keruwetan, menyegarkan, waktu singkat. Perlu penciptaan sistem yang berbasis digitalisasi.

Era sistem itu dekat dengan kreasi dan inovasi. Pendidikan Indonesia sudah haus dengan kreasi dan inovasi pendidikan. Tibalah kini, pendidikan Indonesia dinakhodai oleh sosok yang langsung bergulat di sistem. Mendikbud baru tentu harus tetap berada di jatidiri sistem yang kreatif dan inovatif.

DARI LURAH MENJADI MENTERI

Mungkin hanya Syahrul Yasin Limpo (SYL) satu-satunya menteri yang karirnya lengkap dirintis dari bawah. Karena sosok yang baru diangkat menjadi Menteri Pertanian ini pernah menjabat sebagai Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Wakil Gubernur, hingga Gubernur.

Dari perjalanan 25 tahun dalam rentang waktu menjelajah posisi eksekutif, rasanya tak perlu lagi diragukan pengalamannya. Namun selama ini hanya di daerah. Sedangkan sekarang harus bicara pertanian di tingkat nasional yang jelas tantangannya tidak sesederhana di daerah.

SYL kini harus dapat membuktikan bagaimana meningkatkan kualitas pertanian, termasuk teknik modern yang lebih produktif, sehingga mampu mengurangi import secara cepat hingga ke tingkat swasembada pangan, dan finalnya adalah export pangan.

Secara logika, seharusnya Indonesia mampu dan unggul, bukan hanya karena faktor negara agraris, namun lahan pertanian yang masih memadai, lalu memiliki ahli pertanian yang cukup mumpuni, namun belum diberdayakan. Kemudian pemerintah pusat telah membangun bendungan dan embung untuk menunjang irigasi pertanian yang cukup banyak.

Angin segar telah SYL hembuskan ketika ia mengatakan tidak akan takut dan tidak akan main-main dengan para mafia di sektor pertanian, karena baginya hanya tunduk pada kebenaran. Bagi SYL yang sudah terbiasa tempur di lapangan, ia hanya akan tunduk pada kebenaran dan yang digariskan oleh agama.

SYL pun mengaku sudah tebiasa loyal kepada para pemimpinnya. Karenanya ia berharap suluruh jajarannya bisa melakukan hal yang sama. Yakni tidak melakukan apa yang tidak disukainya, seperti halnya menyeleweng dari aturan. Karena ia tidak suka pembohong, tidak jujur, korupsi, suka sogok-sogok, munafik, dan tidak suka dijilat-jilat. Siapa pun yang menghambat akan ia tabrak.

Sesuai data Kementerian Pertanian bahwa sekitar 784 mafia yang diproses secara hukum, di antaranya 66 kasus beras, 22 kasus horti, 13 kasus pupuk, 247 kasus alsintan, 411 orang tersangka dan 27 orang kasus ternak.

HAK VETO MENKO DI KABINET 2019-2024

PELANTIKAN SEMUA MENTERI "KABINET-INDONESIA-MAJU" PADA 23 OKTOBER 2019 DIIKUTI OLEH PELANTIKAN 12 WAKIL MENTERI DUA HARI BERIKUTNYA.
PADA UMUMNYA, RESPON MASYARAKAT LUAS ATAS KABINET 2019-2024 ITU TERTUJU PADA KONSTELASI FIGUR YANG DINILAI SARAT KEJUTAN, TENTU DIBANDINGKAN DENGAN KABINET SEBELUMNYA SEJAK REPUBLIK INI BERDIRI.

Kejutan dalam eksistensi Kabinet Indonesia Maju memang bukan cuma sekedar ada, tetapi banyak. Terkait aspek ini, JORpolitiCenter™ mencatat tiga kejutan menonjol dari sekian ketidak-biasaan termaksud, dan paparannya di sini diungkap sebagai #PertamaKaliDalamSejarahKabinetRI >
• usia menteri pendidikan dibawah 40 tahun;
• menteri agama dijabat oleh figur jenderal;
• sosok difabel masuk jadi anggota kabinet.

Sesungguhnya ada kejutan lain yang muncul setelah berlangsungnya pelantikan menteri pada 23 Oktober lalu yaitu "HakVetoMenteriKoordinator", tetapi kurang dapatkan perhatian publik.
Semula, isu wewenang seorang menko melakukan veto atas kebijakan menteri dalam koordinasinya dilemparkan oleh Menteri Mahfud MD, dan kemudian memperoleh konfirmasi lisan Presiden Joko Widodo pada kesempatan memenuhi keingin-tahuan kalangan pers.

Bahwa sejak awal pengadaan pos menteri koordinator oleh Presiden Suharto tahun 1978, sebenarnya wewenang pejabat menko melakukan veto itu sudah "tersirat" dalam pembentukan pos itu, bahkan diwujudkan dalam pemerintahan oleh beberapa menko walau praktiknya muncul secara samar. Contohnya adalah sikap tegas Jenderal Beni Murdani, Menhan merangkap Panglima ABRI plus Menkopolkam di era Orde Baru.

Tendensinya, hembusan pasca-pelantikan menteri Kabinet 2019-2024 soal Wewenang-Veto-Menko disasarkan pada perolehan ketegasan presiden. Ya, sebaiknya tidak sekedar penegasan lisan, namun juga KETEGASAN BATASAN DESKRIPTIF sehingga Hak-Veto-Menko itu tidak susutkan kadar kolegalitas anggota kabinet, serta tak pengaruhi negatif pada semangat bekerja dan berkreasi terkait pembijakan implementasi visi presiden. Otorisasi-Veto itu janganlah sampai berefek pada ketakutan menteri kepada sosok yang dianggap "atasan" langsung.

KRITIK KONTROVERSIAL PENGAMAT PENDIDIKAN : GURU ITU HANYA MENGEJAR TUNJANGAN SAJA, KUALITAS NOMOR DUA

Rasio guru di Indonesia ‎dinilai terlalu besar. Hal ini menyebabkan anggaran untuk guru di APBN sangat gemuk, sementara kualitas pendidikan di Indonesia tidak bergeser dari peringkat bawah.

"Rasio guru di Indonesia ini cukup besar yaitu 1:15. ‎Tidak seperti di Singapura, Amerika, Inggris, Tiongkok, dan Malaysia. Di Malaysia rationya 1:22, sedangkan Tiongkok dengan penduduk lebih banyak 1:18," ungkap Indra Charismiadji, pengamat pendidikan.

Dengan rasio ini, menunjukkan jumlah guru di Indonesia (tiga juta orang) sangat banyak dan perlu dikurangi. Indra mengaku heran dengan sikap pemda yang sering mengeluhkan kekurangan guru.

"Kenapa di daerah teriak-teriak kekurangan guru? Karena guru itu dijadikan alat politik, mereka adalah tim suksesnya kepala daerah," kritiknya.

‎Selain itu, lanjut Indra, jumlah guru di Indonesia makin besar lantaran adanya tunjangan profesi guru (TPG). Mana ada guru yang sudah 24 jam mengajar mau menambah jam mengajarnya menjadi 25 jam.

"Guru itu hanya mengejar tunjangan saja, kualitas nomor dua. Agar pendidikan maju, saran saya kepada pemerintah mutasikan guru-guru yang kompetensinya rendah ke jabatan pengawas, tata usaha atau pensiun dini. Mereka tidak usah mengajar, serahkan kepada guru baru dengan kompetensi tinggi. Yang kompetensi rendah, minggir sajalah," paparnya.

Undang-undang (UU) No 20/2003 tentang sistem pendidikan menyaratkan lima syarat yang harus dimiliki guru. Syarat tersebut diantaranya memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi, mempunyai sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu berdasarkan UUtahun 14 tahun 2005 ada lima syarat yang harus dimiliki guru. Syarat tersebut diantaranya memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi, mempunyai sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu persyaratan spesifik yang termaktub dalam UU tahun 14 tahun 2005 adalah pendidikan minimal empat tahun (D-IV atau S-1)untuk para guru. Undang-undang baru ini mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma D-IV sebelum 2015